Kunjungan Kerja Menakertrans Ke Arab Saudi

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memgadakan pertemuan dengan jajaran KJRI Jedddah dan simpul masyarakat Indonesia di Arab Saudi pada Senin (6/12). Dalam kesempatan ini Muhaimin berjanji melakukan upaya penyempurnaan sistem penempatan dan perlindungan TKI, khususnya penata laksana rumah tangga (PLRT).
“Pembenahan dimulai dengan melakukan revisi perjanjian kontrak kerja yang lebih memihak pada upaya perlindungan TKI. Pemerintah lebih memperketat pengawasan dari pelaksanaan kontak kerja ini,“Kata Muhaimin dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin (6/12).
Beberapa isi perjanjian yang direvisi, kata Muhaimin diantaranya meliputi rumah majikan yang akan ditempati calon TKI harus representatif, lalu gaji majikan harus di atas 10.000 real, TKI juga harus dilindungi asuransi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan keleluasaan TKI memegang telepon selular sebagai akses komunikasi serta Paspor juga harus dipegang sendiri oleh para TKI.
“ Bila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang berakibat merugikan TKI, maka akan dilakukan investigasi kasus secara detail dan menyeluruh. Apalagi bila sampai terjadi kasus-kasus kekerasan yang tidak manusiawi,” kata Muhaimin.
Dalam kunjungan kerjanya ini, Muhaimin pun mengadakan dialog dengan sejumlah TKI di lokasi transit/penampungan dalam upaya memberi solusi penyelesaikan permasalahan yang dihadapi TKI.
Menurut data, saat ini jumlah TKI yang bermasalah di penampungan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sampai pertengahan November 2010 sebanyak 260 orang yang terdiri dari 147 orang di KBRI Riyadh dan 113 orang di KJRI Jeddah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi selama 5 hari  pada Sabtu-Rabu (4-8/12).  Selain mempercepat penyelesaian kasus Sumiati dan Kikim Komalasari, kunjungan kerja ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan komitmen dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana.
"Pekerja sektor formal yang berada di Arab Saudi baik-baik saja. Tinggal yang sektor rumah tangga, atau domestik, tentu ini akan kita perbaharui dengan pola manajemen perlindungan yang lebih memadai," kata Muhaimin," kata Muhaimin
Dalam kunjungannya, Menakertrans Muhaimin dijadwalkan mengadakan  pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan wakil Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Muhaimin akan meminta komitmen mereka tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara Timur Tengah tersebut.
"Insya Allah saya akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia, untuk mendorong pengakuan yang lebih kepada domestic workers di sini supaya diakui sebagai hubungan kerja formal bahwa itu profesi yang harus dihargai," kata Muhaimin.
Sementara dalam pertemuan dengan wakil Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Muhaimin akan meminta Arab Saudi agar memperketat pemakaian TKI ilegal. Menurut Muhaimin sudah menjadi komitmen Imigrasi Arab Saudi untuk memperketat perijinan, warga Arab Saudi mempekerjakan pekerja yang illegal
“Masalah TKI ilegal saat ini sedang marak, dan menjadi salah satunya menyebabkan penganiayaan terhadap TKI karena mereka biasanya tidak dilatih.  Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperketat dan tidak  memperbolehkan adanya TKI illegal,” kata Muhaimin.
Sebelum bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Muhaimin akan melakukan pertemuan di Jeddah dan Makkah dengan Konjen dan masyarakat Indonesia. Rapat akan membahas upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan perlindungan warga Indonesia khususnya para pekerja di Arab Saudi.

Bertemu dengan Sumiati
Pada hari pertama kunjungan kerjanya, Minggu (5/11), Menakertrans Muhaimin Iskandar yang didampingi Konjen RI di Jeddah Zakaria Anshar menjenguk Sumiati di RS King Fahad. Sumiati, TKW yang dianiaya majikannya, sebelum Sumiati menjalani operasi paru-paru hari Minggu ini.
Sumiati, Minggu siang menjalani operasi paru-paru akibat adanya darah beku yang mengganggu pernafasannya. Sebelumnya ia telah menjalani operasi kepala. "Hari ini dia masuk ruang operasi," kata Muhaimin.
Ditegaskan Muhaimin, peristiwa penganiayaan terhadap Sumiati dan dibunuhnya Kikim Komalasari harus menjadi momentum yang menyadarkan semua pihak agar berkomitmen secara konkret untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.
Kondisi kesehatan Sumiati, diungkapkan Muhaimin saat ini sudah 90 persen mulai pulih. Dalam pertemuan dengan menteri yang juga ketua umum PKB itu, Sumiati sudah bisa bercanda. Gadis yang ke Arab Saudi untuk mengumpulkan uang untuk biaya kuliah itu juga sudah bisa menyantap nasi. "Dia cerita makan nasi enak," kata Muhaimin.
Muhaimin berpesan kepada perawat yang mendampingi Sumiati agar terus membantu pemulihan gadis asal Dompu, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu. Di RS King Fahad ada sekitar 60 perawat asal Indonesia yang siap membantu Sumiati.   "Mereka saya titipi untuk merawat Sumiati, semoga semua berjalan baik," kata Muhaimin.
Muhaimin juga mengungkapkan ayah Sumiati, Salam Mustafa, saat ini ada di Jakarta dan bersiap terbang ke Arab Saudi untuk mendampingi anaknya menggantikan paman Sumiati yang sudah pulang ke tanah air. Pemberangkatan ayah Sumiati masih menunggu visa.

Upaya Pemulangan Kikim
Sementara itu, mengenai rencana pemulangan jenazah Kikim Komalasari yang masih berada di Abha, Madinah, Menakertrans mengatakan masih menunggu hasil investigasi untuk melengkapi  proses hukum dan keluarnya ijin dari pemerintah setempat.
“Dari sejak awal Pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh dan KJRI telah berupaya untuk menangani permasalahan Almh Kikim dan telah melaporkan kepada Kepolisian sehingga majikan dan istrinya telah ditahan, “ kata Muhaimin.
Selanjutnya, tambah Muhaimin, beberapa waktu lalu KJRI Jeddah telah menerima surat pernyataan dari ahli waris mengenai permintaan pemakanan di Indonesia serta telah dilakukan otopsi dan visum oleh pihak kepolisian setempat.
Pemerintah tambah Muhaimin, akan terus mengawasi dan memonitor perkembangan kasus dan berupaya mempercepat proses pemulangan Almh. Kikim ke tanah air.
“Pemulangan Almh. Kikim ke Indonesia masih menunggu proses hukum dan perijinan dari pemerintah setempat. Diantaranya perijinan dari Kejaksaan Abha, Kepolisian Abha, Badan Investigasi Abha dan terakhir exit permit dari Imigrasi Abha,” kata Muhaimin.